 |
| Bertepatan HUT Dompu Ke 211Di Pandopo, Aksi Demonstrasi Gelombang kritik Dari PMII Untuk BBFDJ |
Revolution Dompu. — Peringatan Hari Jadi Dompu ke-211 yang digelar di Lapangan Beringin, Sabtu (11/04/2026), tidak hanya diwarnai seremoni resmi, tetapi juga gelombang kritik keras dari puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Di tengah jalannya upacara, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi yang menyoroti langsung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, BBF–DJ.
Dalam orasinya, massa aksi secara terbuka melabeli kepemimpinan tersebut dengan sebutan “Rapor Merah”.
Bagi mahasiswa, satu tahun kepemimpinan BBF–DJ belum mampu membawa perubahan berarti bagi daerah.
 |
Bahkan, mereka menilai pemerintah daerah justru menjadi bagian dari persoalan yang terus membebani masyarakat.
“Pemerintahan hari ini bukan hanya gagal menjawab harapan, tetapi juga telah menjadi bagian dari masalah yang kian membebani Dompu,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian melakukan pembatasan terhadap massa aksi guna menjaga kelancaran jalannya upacara resmi.
Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan, namun kondisi berhasil dikendalikan dan kembali kondusif.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyampaikan lima poin krusial yang disebut sebagai “alarm bahaya” bagi masa depan Dompu:
Pertama, mandeknya roda birokrasi akibat kekosongan sejumlah jabatan strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi ini dinilai menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga mutasi dan rotasi jabatan dianggap sebagai langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
Kedua, mencuatnya isu disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai semakin terlihat di ruang publik.
Mahasiswa mendesak adanya klarifikasi terbuka agar tidak berdampak pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Ketiga, buruknya kondisi infrastruktur yang masih menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari jalan rusak, minimnya penerangan, hingga krisis air bersih yang tak kunjung teratasi.
Keempat, carut-marutnya distribusi hasil pertanian yang dinilai merugikan petani.
Peran Bulog serta pengelolaan gudang jagung dipertanyakan karena dianggap tidak mampu melindungi kepentingan petani lokal.
Kelima, lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan aparat lapangan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang dinilai memperparah persoalan distribusi hasil pertanian di tingkat bawah.
“Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi peringatan terbuka bagi Pemerintahan BBF–DJ agar segera berbenah,” ujar massa aksi.
Mahasiswa juga memperingatkan, jika pemerintah daerah terus mengabaikan berbagai persoalan tersebut dan memilih bertahan dalam zona nyaman, maka potensi gelombang aksi yang lebih besar akan sulit dihindari.
Menutup aksinya, mahasiswa meninggalkan pertanyaan kritis yang kini menggema di tengah masyarakat Dompu:
“Apakah BBF–DJ masih layak memimpin, atau justru telah menjadi bagian dari masalah yang kian membebani Dompu?” (RV.Nas)