 |
| Pemprov NTB Jewantahkan Tiga Pilar: Entaskan Kemiskinan, Perkokoh Pangan, Genjot Pariwisatanya |
Revolution Mataram .| Jumat, 20 Februari 2026 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjalankan pembangunan berbasis tiga pilar utama: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam rapat pimpinan di Polda NTB. Ia menegaskan kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga program daerah harus selaras dengan agenda nasional.
 |
1. Entaskan Kemiskinan Lewat Desa Berdaya Angka kemiskinan NTB masih mendekati 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen atau ±720 ribu jiwa dari hampir 6 juta penduduk. Terdapat 106 desa kategori miskin ekstrem.
Melalui program Desa Berdaya, Pemprov menargetkan penanganan bertahap 40 desa per tahun.
Tahun ini, 7.000 kepala keluarga menjadi prioritas intervensi, dengan verifikasi data ketat dan skema pemberdayaan agar tiap keluarga mampu berpenghasilan minimal Rp1 juta per bulan.
“Kemiskinan adalah akar persoalan sosial. Penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Gubernur.
2. Ketahanan Pangan Terintegrasi Pembiayaan
Pemprov mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse guna menjaga pasokan sayur dan cabai sepanjang tahun serta menekan inflasi.
Targetnya, Juli 2026 suplai komoditas strategis seperti sayur, telur, dan ikan terpenuhi 100 persen. Percepatan difokuskan pada komoditas yang cepat produksi.
Dukungan pembiayaan disiapkan melalui Bank NTB Syariah dengan skema KUR produktif Rp30 miliar, ditambah pengajuan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Kelompok usaha kategori hijau dapat mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan.
3. Pariwisata dan Event Internasional
Sektor pariwisata diperkuat lewat peningkatan konektivitas udara dan strategi event (MICE). Sejumlah agenda besar seperti MotoGP Mandalika dan Pocari Sweat Run kembali digelar guna mendongkrak kunjungan wisata.
Pemprov juga mendorong penyederhanaan perizinan event dan pembentukan Polisi Pariwisata untuk menjamin keamanan destinasi, terutama di kawasan selatan NTB.
Tata Kelola Tambang Rakyat Berkelanjutan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pemprov tengah mempercepat penyusunan Perda sebagai landasan pengelolaan tambang rakyat yang tertib, ramah lingkungan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan integrasi tiga pilar tersebut, kemiskinan sebagai fokus utama, pangan dan pariwisata sebagai penggerak, Pemprov NTB optimistis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan pada 2026. (RV.07.RM)