 |
| SEKDA DOMPU TEGASKAN KOMITMEN DUKUNG PROGRAM NASIONAL MBG & PENUNTASAN TBC |
Revolution Dompu. – Pemerintah Kabupaten Dompu menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif Sekretaris Daerah Dompu, Gatot Gunawan PP., SKM., M.M.Kes., yang mewakili Bupati Dompu, bersama Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos., MPH, serta jajaran terkait dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/09/2025), bertempat di ruang rapat Bupati Dompu.
Agenda utama rakor ini adalah pembahasan dua isu penting, yaitu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Rakor ini juga menjadi momentum memperkuat peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional percepatan pembangunan sektor kesehatan.
 |
Rakor dihadiri oleh jajaran kementerian terkait, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Turut hadir secara daring para kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Oleh karena itu, peran kepala daerah menjadi sangat krusial. “Kepala daerah dan seluruh perangkat daerah harus menjadi ujung tombak penanganan TBC di wilayah masing-masing, khususnya di daerah dengan tingkat prevalensi tinggi,” tegas Mendagri.
Sementara itu, dalam evaluasi pelaksanaan Program MBG, Mendagri menyampaikan beberapa keputusan penting hasil Rakor sebelumnya (Minggu, 28/09/2025), antara lain:
Penghentian sementara operasional SPPG atau dapur MBG yang dinilai bermasalah, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terkait kedisiplinan, kompetensi, dan kualitas juru masak.
Pemerintah daerah wajib aktif mengawasi program MBG melalui kolaborasi lintas sektor guna menjamin kualitas implementasi di lapangan.
Setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional, demi menjamin standar keamanan pangan.
Puskesmas dan UKS akan dilibatkan secara aktif dalam pemantauan berkala, untuk menciptakan sistem pengawasan yang preventif dan berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Dompu Gatot Gunawan PP menyatakan kesiapan dan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menjalankan semua kebijakan strategis ini.
> “Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya arahan pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya satu: menciptakan masyarakat Dompu yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas,” ungkap Sekda.
Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Kesehatan akan segera melakukan langkah-langkah teknis, termasuk penguatan sinergi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan MBG maupun penanggulangan TBC di tingkat kecamatan dan desa.
Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya besar Indonesia dalam mewujudkan generasi sehat dan bebas TBC tahun 2030, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi layak sejak dini. (nas)